Penelitian hukum ini melihat bagaimana implementasi terhadap efektifitas di Kementerian Sekretariat Negara dalam menyediakan akses informasi publik yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan mandat kepada badan publik di seluruh Indonesia untuk menyediakan akses terhdapa informasi yang fesien dan efektif Pada penelitian hukum ini menggunakan pendekatan secara empiris dan normatif. Pada pendeketan yang digunakan, kemudian dikombinasikan melalui data yang dikumpulkan di lapangan dan juga tinjauan kepustakaan. Data yang bersifat empiris kemudian didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Sedangkan data yang bersifat empiris didapatkan melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan material lainnya. Lebih lanjut, Penelitian Hukum ini akan menjawab sampai sejauh mana Kementerian Sekretariat Negara harus mengikuti mandat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan menunjukkan perkembangan peraturan dan kebijakan yang telah dibuat untuk memberikan efektivitas seperti itu. mekanisme untuk akses ke informasi publik.

This legal research looks at the implementation of the effectiveness in The Ministry of State Secretariat in provided access to public information based on Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure that give the mandated to every public body in Indonesia to provide such an efficient and effective access of information to the society. This legal research draws from an empirical-normative legal approached. This approach will combine data collected in the field and data derived from library research. Empirical data will derive from interview with Ministry of State Secretariat of The Republic of Indonesia. While normative data will derive from legal literature, legislations, policies, and other material. Furthermore, this Legal Research will answer to what extend does the Ministry of State Secretariat have to follow the mandated of Law Number 14 of 2008 Concerning Public Information Disclosure, and show the development of the regulation and policy that has been made to provided such a effective mechanism for access to public information.

Kata Kunci : Informasi Publik, Kementerian Sekretariat Negara, Keterbukaan Informasi Publik