Penelitian ini berjudul Sistem Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi : Analisis Kritis dalam Perspektif Demokrasi Joseph A. Schumpeter. Latar belakang penelitian ini ialah setelah jatuhnya rezim orde baru dan memasuki era reformasi, namun paradigma elitis dan oligarkis masih menguasai cara berdemokrasi bangsa Indonesia. Sistem pemilu yang menjadi salah satu wujud demokrasi negara ini masih dilaksanakan secara prosedural dan jauh dari esensi demokrasi. Demokrasi elitis ala Joseph A. Schumpeter merupakan bentuk pandangan yang menyatakan bahwa fenomena demokrasi di beberapa dekade terakhir hanyalah sebuah kompetisi kepemimpinan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan model penelitian historis faktual. Objek materialnya yakni sistem pemilu di Indonesia pasca reformasi 1999-2014 dan objek formal yang digunakan yaitu demokrasi Joseph A. Schumpeter. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: inventarisasi dan kategorisasi, klasifikasi dan pengelolaan data, serta terakhir penyusunan hasil penelitian. Pada tahap analisis data dilakukan dengan beberapa unsur metodis yaitu : deskripsi, kesinambungan historis, analisis dan interpretasi. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, amandemen UUD 1945 merubah beberapa poin penting dalam urusan sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, kontrol lembaga dan kedaulatan. Hal tersebut berimplikasi terhadap sistem pemilu di Indonesia yang menggunakan sistem proporsional-multi partai. Kedua, pemikiran demokrasi Schumpeter beranggapan bahwa demokrasi hanyalah sebuah metode politik untuk memilih pemimpin atau singkatnya sebagai kompetisi kepemimpinan yang artinya demokrasi tidak menyentuh tataran esensi yang selama ini dicita-citakan, namun cenderung hal yang sifatnya prosedural. Doktrin demokrasi klasik seperti kehendak bersama atau kebaikan umum tidaklah ada. Ketiga, analisis kritis menggunakan perspektif demokrasi Schumpeter menunjukan bahwa kedaulatan yang didefinisikan oleh KPU tidaklah lebih dari semacam ilusi seperti dalam doktrin demokrasi klasik. Sistem pemilu Indonesia pasca reformasi menunjukan perbaikan, namun hal tersebut belum memenuhi kondisi yang cukup untuk mewujudkan demokrasi yang representatif. Selain itu, kampanye politik mempertegas bahwa adanya manipulasi kehendak individu sehingga kehendak umum atau kebaikan bersama merupakan sesuatu yang mustahil.

The title of this research is Election System Post-Reformation in Indonesia: Critical Analysis in Joseph A. Schumpeter's Democratic Perspective. The background of this research is that after the fall of the New Order regime and entering the reform era, the elitist and oligarchic paradigm still controls the Indonesian democratic way. The electoral system which is one form of democracy in this country is still carried out procedurally and far from the essence of democracy. Joseph A. Schumpeter's elitist democracy is a form of view which states that the phenomenon of democracy in the last few decades is only a leadership competition. This research method used qualitative-descriptive methods with factual historical as research models. The material objects are the electoral system in Indonesia post-reformation in 1999-2014 and the formal object used is democracy Joseph A. Schumpeter. This research was carried out through several stages, namely: inventory and categorization, classification and management of data, and finally the preparation of research results. At the stage of data analysis carried out with several methodical elements, namely: description, historical continuity, analysis and interpretation. The results of this study are, first, the amendments to the 1945 Constitution amending several important points in the affairs of the government system, the division of power, institutional control and sovereignty. This has implications for the electoral system in Indonesia which uses a multi-party proportional system. Second, Schumpeter's democratic thinking assumes that democracy is only a political method for choosing leaders or in short as leadership competition which means that democracy does not touch the level of essence that has been aspired to, but tends to be procedural in nature. Classical democratic doctrines such as common will or general good do not exist. Third, critical analysis using the Schumpeter democratic perspective shows that the sovereignty defined by the KPU is no more than a kind of illusion as in the classical democratic doctrine. The post-reform Indonesian election system has shown improvement, but this has not met sufficient conditions to create a representative democracy. In addition, political campaigns emphasize that there is manipulation of the will of the individual so that the general will or common good is impossible.

Kata Kunci : Demokrasi, Prosedural, Elitis, Sistem Pemilu, Pasca Reformasi / Democracy, Procedural, Elitist, Election System, Post-Reformation