Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemampuan pemerintah Kota Banjarmasin dalam membiayai kegiatan pembangunan, mengetahui pertumbu han dan perananlkontri busi masing-masing komponen PAD serta mengidentifikasi jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang ada untuk menentukan klasifikasi masing-masing. Data yang diamati dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam runtun waktu (time Series) dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000 yang diperoleh dari Bagian Keuangan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dan instansi terkait lainnya. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi dan analisis pertumbuhan untuk menentukan klasifikasi jenis pajak dan retribusi daerah serta analisis rasio yang menggambarkan kontribusi atau proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah (APBD) dan kontribusi atau proporsi subsidilbantuan pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah (APBD). Data pendapatan asli daerah (PAD) dianalisis untuk mengukur tingkat kemampuan/kemandirian Kota Banjarmasin dalam berotonomi berdasarkan kategori yang ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri, data subsidi/bantuan dianalisis untuk melihat tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat, serta data pajak dan retribusi daerah dianalisis untuk menentukan klasifikasi jenis pajak dan retribusi daerah yang ada. Hasil penelitian terhadap perkembangan dan hubungan variabel yang diamati menuniukkan bahwa: 1.ting kat kemampuan atau kemandirian daerah terhadap pembiayaan pembangunan dalam rangka otonomi daerah termasuk dalam kategori kurang mampu atau rendah, yaitu sebesar 0,18 - 0,41 dan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (APBD) rata-rata hanya sebesar 16,86 persen, sedangkan kontribusi subsidi/bantuan pemerintah pusat rata-rata sebesar 63,68 persen 2.Pajak Hotel dan Restoran/P.Pb I, Retribusi Pasar, dan Retribusi kin Bangunan (IMB) merupakan jenis pajak dan jenis-jenis retribusi daerah yang termasuk dalam klasifikasi prima, kemudian untuk Pajak Penerangan Jalan, Retribusi Parkir, Retribusi Sampah, Sewa Toko lnpres Pusat Perbelanjaan Antasari, Sewa Gedungmoko Non Inpres, serta Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP/Akte Catatan Sipil merupakan jenis pajak dan jenis-jenis retribusi daerah yang termasuk dalam klasifikasi potensial, sedangkan untuk sebagian besar jenis-jenis pajak dan retribusi daerah lainnya termasuk dalam kategori berkembang dan terbelakang

This research is aimed at analyzing the rate of government ability of Banjarmasin City in financing its development activity, recognizing the growth and the rolekontribution of each PAD component, and identifying kinds of available regional taxes and retribution to determine each classification. The data observed in the research are time series secondary data during budgetary fiscal year of 199511996 to 199912000 which are acquired from Financial Department of the ofice of Regional Revenue and its related agencies. The analysis tool used in the research is contribution analysis and growth analysis to determine kinds of tax, regional retribution, and ratio analysis classification which depict contribution and proportion of PAD toward regional revenue total (APBD/local budget) and contribution or proportion of subsidylaid of central government toward regional revenue total (APBDIlocal budget). The data of PAD (Regional genuine Income) are analyzed to measure independence rate of Banjarmasin City in making itself autonomous based on category which is decided by Department of Internal Affair, Subsidylaids data are analyzed to recognize regional dependence rate toward central government, and tax and retribution data are analyzed to determine kinds of available regional tax and retribution classification. The result of the research toward variable development and relationship which is observed shows that: 1.the rate of regional ability or independence toward development funding in term of local autonomy belonging to less able or lower category i.e. in amount of 0,18 - 0,41 and PAD contribution toward average regional revenue total (APBD/local budget) are only 16,86%, whereas the contribution of subsidylaids of central government is 63,68% on the average; 2.the hotel and restaurant tax/P.Pb I, the market retribution and IMB/the permission of constructing building are kinds of regional tax and retribution which is included in prime classification. Street illumination tax, parking retribution, lnpres store of Antasari shopping centre leasing, non-lnpres (Presidential Decree) building/store leasing, waste retribution, the making of KTP/ID card and birth certificate are kinds of tax and retributions which are included in potential classification. Whereas a large part of the other regional tax and retribution is included in developing and backward category.

Kata Kunci : PAD, Otonomi Daerah