Desentralisasi menjadi sumber masalah baru di dalam pemerintahan daerah, yaitu adanya kesenjangan antardaerah, pelayanan publik yang buruk, ketidakdisiplinan fiskal, dan banyaknya kasus korupsi Sebelum implementasi otonomi daerah, hanya beberapa korupsi daerah yang terungkap. Namun, satu tahun setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi atau sekitar tahun 2002 terjadi pengungkapan kasus dugaan korupsi di berbagai daerah. Desentralisasi yang awalnya diharapkan akan mengurangi tindakan korupsi di dalam pemerintahan, justru menyuburkan praktek korupsi hingga ke daerah-daerah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara empiris pengaruh faktor desentralisasi fiskal yaitu belanja modal dan indeks kemandirian fiskal, inflasi, gaji PNS, tingkat pendidikan dan lokasi perbedaan daerah terhadap tingkat korupsi. Penelitian ini menggunakan data cross section pada 15 kota di Indonesia periode 2006-2015 dengan regresi random effect model. Hasil penelitian menemukan bahwa desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran, tingkat inflasi, tingkat gaji PNS, dan dummy korupsi daerah tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap indeks korupsi. Sementara itu, indeks kemandirian fiskal dari sisi kemandirian daerah dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan secara statistik terhadap indeks korupsi.

Decentralization becomes the source of new problems in local government, namely the gap between regions, poor public services, fiscal indiscipline and corruption cases. Prior to the implementation of regional autonomy, only a few regions of corruption are revealed. However, one year after the adoption of decentralization policies or about 2002, the disclosure of alleged corruption cases in various regions. Decentralization is initially expected to reduce corruption in the government, it fosters corruption up to the regions. The purpose of this study is to analyze empirically the influence of fiscal decentralization that capital expenditures and index of fiscal independence, inflation, salaries of civil servants, educational level and location of regional differences on corruption index. This study used cross section data on 15 cities in Indonesia period 2006-2015 with random effects regression models. The study found that fiscal decentralization of expenditure, inflation rates, salary levels of civil servants, and local corruption were not statistically significant on corruption index. Meanwhile, index of fiscal and educational level were statistically significant on corruption index.

Kata Kunci : Korupsi, Desentralisasi Fiskal, Otonomi Daerah/ Corruption, Fiscal Decentralization, Regional Autonomy