Indonesia memiliki potensi sumber daya pertambangan mineral dan batubara (minerba) yang cukup potensial, hal ini diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggunakan sistem perizinan serta prinsip otonomi seluas-luasnya. Namun sebelumnya, Indonesia pernah mengalami dinamika pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sektor perizinan pertambangan minerba sejak masa awal kemerdekaan tahun 1945, masa orde lama, orde baru, hingga reformasi. Perihal ini perlu dikaji lebih lanjut sebab dalam tiap perubahan dan dinamika pengaturan terdapat pola-pola tertentu dan menimbulkan implikasi. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab 2 (dua) permasalahan yakni pertama bagaimana dinamika pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pertambangan mineral dan batubara? Serta kedua, bagaimana implikasi atas perizinan pertambangan mineral dan batubara? Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah pertama, menganalisis dinamika pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perizinan pertambangan mineral dan batubara; serta kedua, menganalisis dan mengkaji implikasi atas perizinan pertambangan mineral dan batubara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Metode pengambilan bahan penelitian dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pertama, terdapat pergerakan bandul yang dinamis yang selama periode pasca kemerdekaan, orde lama, dan orde baru condong ke arah sentralisasi kemudian memasuki era reformasi condong ke arah desentralisasi. Mesikpun memiliki dua sifat yang dominan secara garis besar, pada tiap periode dan perubahan peraturan perundang-undangan memiliki perubahan karakter pula. Perubahan pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara sebagai salah satu bagian dari sumber daya alam, selalu dipengaruhi oleh kebijakan desentralisasi khususnya tarik menarik antara kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua, pemberian izin bidang pertambangan minerba memberikan beberapa implikasi, diantaranya implikasi terhadap penanaman modal baik dalam negeri maupun asing, implikasi terhadap penghormatan hak atas tanah masyarakat di wilayah kegiatan usaha pertambangan, serta implikasi terhadap lingkungan hidup dan tumpang tindih dengan lahan hutan.

Indonesia has a great potential resources on mineral and coal mining. It is regulated in Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining which use licensing system as well as the broad autonomy principle. But earlier from today, Indonesia has experienced the dynamics of distribution of authority between central and local government, particularly on licensing sector of mineral and coal mining since the post-independence period, the old order, the new order and also reformation. This matter needs to be studied further, because there are some certain patterns and implications in each period. This research is going to answer 2 (two) problems, first, how's the dynamics of distribution of authority between the central and local government on mineral and coal mining sector? And second, how's the implications of licensing sector of mineral and coal mining? The purposes of this research are first to analyze the dynamic of distribution of authority between central and local government on mineral and coal mining sector; and as well as second, to analyze and assess the implications of the licensing of mineral and coal mining sector. This research is a normative research, using conceptual approach and statute approach of legislation. The method of collecting research's materials conducted through documentation study, while the analysis of legal materials is done by qualitative analysis. The outcome of this research divided into two parts, firstly, there is a dynamic movement during the post-independence period, the old order and the new order was leaning towards centralization, then later entered to the reform era leaning towards decentralization. Eventhough it shows two dominant outline, each period and the changes of legislation have a different character as well. The change of regulation on mineral and coal mining as one part of the natural resources, always influenced by the policy of decentralization in particular attraction between the interests of the central and local governments. Second, the provision permits on mineral and coal mining sector provides some implications, including implications of investment (both domestic and foreign investment), implications for the respect of land rights holder in the mining areas, as well as the implications for the environment and overlapping to the forest land.

Kata Kunci : pembagian kewenangan, pemerintah pusat dan daerah, pertambangan mineral dan batubara, the distribution of authority, central and local govermnent, mineral and coal mining