Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan pengelolaan roda pemerintahan daerah setempat menjadi salah satu falctor penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan pub& pada era otonomi luas, dan dianalisis far-fhktor yang mempengardu tingkat pencapaian kinerja kebijakan, baik dari sisi output maupun outcomes yang diuji melalui analisis kinerja kelembagaan pada 4 sektor unggulan, yaitu Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan & Energi, Sektor Perindustrian, dan Sektor Pariwisata. Adapun faktor-faktor yang dianggap dominan mempengaruhi kinerja kebijakan antara lain aqxk manajenal, sumber daya manusia aparatur, budaya bbkrasi, dan aspekpolitik lokal. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskripsi kualitatif dqgan menganahsk hasil wawancara, data primer maupun data sekunder yang terdapat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, BPS Daerah, dan data dari Bappeda KhbupatenKutai Barat. Dari hasil penelitian dananalisis ditemukan bahwa kinerja kebijakan yang ada masih relatif rendah terindikasi dari kurangnya flehibilitas Dinas, perkembangan ekonomi yang rendah dan tingkat koordinasi yang masih rendah juga. Faktor detemimnsi yang mempengaruhi rendahnya kinerja implementasi adalah kemampuan perencanaan strategik Dinas, kurangnya daya dukung sumber daya manusia, budaya birokrasi yang belum berorientasi kepada publik, dan hubungan legislatifdan eksekutifyang mash didombsi pihak eksekutif Rekomendasi dari had penelitian ini adalah sosialisasi visi dan misi pembangunan daerah kepada seluruh aparatur, pembuatan rencana slrategik Dinasdinas yang ada, kontrol yang ketat terhadap proses impelementasi kebijakan oleh pihak legislatif dan LSM, dan perubahan sikap mental aparatur untuk memiliki komitmen dalam pemberian pelayanan, serta pemberdaw legislatif dalam pembuatan Perda yang ada.

In the framework of regional autonomic implementation, the capability to manage local regional government steering-wheel becomes one of the determining factors to successful development actualisation. The research aims at knowing public policy implementation process in the whole autonomic era, and analyse the influencing factors to the level of policy performance, either based on the output or outcomes point of view through institutional performance analysis on 4 leading sectors, such as Agricultural, Mining & Energy, Industrial, and Tourism Sectors. Whereas the dominant-characterized sectors influencing policy performance include managerial, apparatuses’ human resource, bureaucratic cultural, and local political aspects. The research method used in this research is qualitative descriptive one by analysing interview result, either primary or secondary data collected based on the Regional Secretariat Office of West Kutai Regency, Local Central Bureau of Statistics, and data collected on the Domestic Income Board of West Kutai Regency. Based on the research and analysis results can be found that the relatively lower policy performance indicated by less flexibility of the Offices, lower economic development as well as the coordination level. The influencingdeterminant factors to the implementa$ion performance lowness is the strategic planning capability of Offices, less human resource empowerment, non-public oriented bureaucratic culture, and both executive-dominated legislative and executives relationship factors. The recommendation based on the research result is that the socialization vision and mission of regional development to the whole apparatuses, the existing office strategic planning arrangement, tight control to the policy implementation process by legislative and NGO (non-government organization) parts, and apparatuses’ mental-attitude change behaving any commitment in providing services, and legislative empowerment on passing the existing Local Regulation.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Implementasi Kebijakan