Wilayah Pesisir Kabupaten Kulonprogo memiliki peringkat ke 17 dari 173 kabupaten/kota di Indonesia dengan kategori ancaman tsunami tinggi. Kondisi daerah yang rawan bencana menuntut adanya penanganan yang efektif, efisien, berkelanjutan, dan responsif melalui kelembagaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai aktor yang berwenang dalam urusan publik dituntut memiliki kapabilitas yang memadai dalam penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana tingkat kapabilitas pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana tsunami di Kabupaten Kulonprogo serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat kapabilitasnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Variabel kapabilitas ditentukan berdasarkan 4 tindakan prioritas yang tertuang dalam Kerangka Kerja Sendai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prioritas 1 dengan indikator internalisasi pengetahuan kebencanaan di tingkat pemerintahan terkait berada pada level 5 dan kesiapan kajian risiko bencana daerah di level 4. Prioritas 2 dengan indikator peran partisipatif dari komunitas lokal dalam PRB berada pada level 4 dan prosedur untuk menilai dampak risiko bencana dari proyek pembangunan besar khususnya infrastruktur di level 5. Prioritas 3 dengan indikator sumber daya finansial di tingkat pemerintahan untuk PRB di level 4 dan kesiapan pembangunan sosial di daerah rawan bencana di level 4. Prioritas 4 dengan indikator kesiapan sistem peringatan dini tsunami daerah berada pada level 5 dan kapasitas teknis operasional untuk kesiapan tanggap darurat bencana di level 5. Faktor pendukung kapabilitas adalah adanya kesamaan presepsi dan kehendak terhadap tujuan yang ingin dicapai, regulasi yang mendukung, dan terjalinya koordinasi yang efektif. Faktor penghambat kapabilitas adalah keterbatasan anggaran dan dinamika konflik lokal.

Kulonprogo Regency coastal area has rank 17th out of 173 districts/ cities in Indonesia with high tsunami threat category. Conditions of disaster-prone area requires management that is effective, efficient, sustainable, and responsive through institutional. Therefore, the local government authorities as actors in public affairs are required to have an adequate disaster management capability based on risk reduction. This study aims to assess the extent of the local government capability in the tsunami disaster risk reduction in Kulonprogo Regency and to identify supporting factors and inhibiting factors of capability. The method used in this research is descriptive qualitative approach. Informants of this research are local governments, NGO, and the coastal communities of Kulonprogo Regency. Determination of the number of informants using non-probability sampling procedures with purposive sampling, obtained 22 people. Data are collected by in-depth interview, observation, and documentation. Variables of capabilitiy determined based on the 4th priority actions, contained in Sendai Framework. The results show that the 1st priority are consists of the indicator of internalization disaster knowledge of government at level 5 and preparedness in the area of disaster risk assessment at level 4. Second priority are consists of the indicator participatory role of local communities in DRR at level 4 and the procedure for assessing the impact of the disaster risk in major development projects, especially infrastructure at level 5. Third priority are consists of the indicator of government financial resources for DRR at level 4 and social development preparedness in disaster-prone areas at level 4. Fourth priority are consists of the indicator preparedness tsunami early warning system at level 5, operational and technical capacity for disaster response at level 5. Supporting factors of capability are a common perception and the will of the goals to be achieved, regulatory support, and effective coordination. Inhibiting factors of capability are budgetary constraints and local conflict dynamic.

Kata Kunci : kapabilitas, kelembagaan, pemerintah daerah, pengurangan risiko bencana, tsunami, pesisir, Kulonprogo/ capability, institutional, government, disaster risk reduction, tsunami, coastal, Kulonprogro