URGENSI PENYATUATAPAN WEWENANG JUDICIAL REVIEW MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANGKA PENEGAKAN NEGARA HUKUM DI INDONESIA oleh: Mohamad Yudha Prawira NIM: 10/299047/HK/18427 Konsentrasi : Hukum Tata Negara Dosen Pembimbing: Andi Sandi Antonius T.T., S.H., LL.M. INTISARI Satu ciri yang terdapat di kebanyakan negara dalam menjaga validitas norma hukum agar tidak menimbulkan conflict of norm adalah kewenangan judicial review. Judicial review merupakan kewenangan hakim untuk menilai suatu peraturan perundang-undangan apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi. Di Indonesia pascaamandemen Pascaamandemen UUD 1945, terdapat perubahan pada lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dibentuknya lembaga baru, yakni Mahkamah Konstitusi memberikan pengaruh terhadap kewenangan judicial review atau pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kewenangan yang sebelumnya hanya diberikan kepada Mahkamah Agung, kini juga dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian adalah melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kemudian menurut Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kewenangan pengujian yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan pemisahan wewenang judicial review dua atap yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdapat dua permasalahan penting yang menjadi dasar penulis dalam penelitian ini, yakni: (1) Hubungan dua lembaga kehakiman yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sinkron di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (2) penegakan konstitusi secara integral di dalam seluruh peraturan perundang-undangan menjadi sulit terwujud. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis merumuskan urgensi dari pelaksanaan judicial review satu atap yang seharusnya dimiliki oleh satu lembaga yakni Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka penegakkan negara hukum di Indonesia.

URGENCY OF ONE-ROOF SYSTEM OF THE JUDICIAL REVIEW THROUGH CONSTITUTIONAL COURT TO ENFORCE THE STATE BASED ON RULE OF LAW IN INDONESIA By: Mohamad Yudha Prawira NIM: 10/299047/HK/18427 Concentration : Constitutional Law Supervisor : Andi Sandi Antonius T.T., S.H., LL.M. ABSTRACT One feature which are found in most countries in maintaining legal validity norm in order not to cause conflict of norm is the authority of the judicial review. Judicial review is the authority of judges to assess a legislation contrary whether or not with legislation which other higher. In indonesia after the amandment of the constitution, there are changes in institutions of judicial power in indonesia. Establishment of new institutions, namely the constitutional court gave influence against judicial review authority or testing legislation in indonesia.The authority previously only given to the supreme court , now also owned by the constitutional court.The authority of the supreme court in judicial review is performing testing legislation under the act 24A paragraph (1) Constitution of Republic Indonesia 1945. Then according to article 24C paragraph (1) Constitution of Republic Indonesia 1945, the authority of judicial review which owned by the constitutional court is conducting the act against the constitution. By splitting the authority two judicial review which are owned by the supreme court and the constitutional court there are two important problem in this research, ( 1 ) a relation two judicial institutions namely the supreme court and the constitutional court is not synchronous inside the system of rule of law in indonesia ( 2 ) enforcement of the constitution in an integral manner in all the legislative regulations have become hard to be realized Because of it, in this research, writer formulate the urgency of judicial review of one-roof system who should be owned by one institution that is the constitutional court to give legal certainty in order to enforce the state based on rule of law in Indonesia Keywords: The State Based on Rule of Law, Judicial Power, Judicial Review

Kata Kunci : Negara Hukum, Kekuasaan Kehakiman, Judicial Review/The State Based on Rule of Law, Judicial Power, Judicial Review