Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan impelementasi otonomi luas daerah kabupaten terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan desa (studi pada Kabupaten Flores Timur). Pertama, untukmengetahui implementasi otonomi luas daerah kabupaten terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan desa; kedua, untuk mengetahui kendalakendala yang menghambat implementasi otonomi luas daerah kabupaten terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data primer berupa penelitian langsung di dalam masyarakat. Data yang terkumpul dianalisis secara dekriptif kualitatif untuk mencari kebenaran kualitatif, kemudian memberikan preskripsi atau gambaran atas aspek yang diteliti. Hasil penelitian ini memberikan gambaran sebagai berikut: 1). Implementasi otonomi luas terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan desa pada daerah Kabupaten Flores Timur belum berjalan optimal. Masih minimnya realisasi kewenangan melalui kebijakan daerah dalam bentuk produk hukum Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan sistem pemerintahan desa. Hal demikian berimplikasi terhadap potret penyelenggaraan sistem pemerintahan desa yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan karakteristik daerah. 2). Kendala-kendala yang menghambat implementasi otonomi luas terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan desa, sebagai berikut: belum ada kemauan politik (political will) dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); urusan pemerintahan daerah ditetapkan secara pasti dan rinci serta bersifat seragam; kemampuan aparatur birokrasi daerah dalam menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam kebijakan daerah berupa produk hukum Perdayang mengatur penyelenggaraan sistem pemerintahan desa; dan kondisi keuangan daerah kurang memadai dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang begitu banyak. Kata Kunci: Prinsip otonomi luas, daerah kabupaten, desa.

This study aims to address issues related to the implementation of broad autonomy regency to the system operation of village government (studies in East Flores Regency). First, to determine the implementation of broad autonomy regency in the system operation of village government; second, to determine the constraints that hindered the implementation of broad autonomy regency to the system operation of the village government. The research methodology used in this study is a normative-empirical legal research by collecting secondary data obtained from the study of literature and primary data in the form of direct research in the community. The collected data were analyzed qualitatively descriptive to seek the qualitative truth, then give prescription of studied aspects. The study provides an overview as follows: 1). Implementation of broad autonomy in the conduct of local government system in the village of East Flores Regency has not worked optimally. Still lack the authority through the realization of regional policy in the form of legal products regulation that regulating the conduct of village administration system. This has implications for the implementation of a portrait of village administration system that is not in accordance with the provisions of laws and regulations and the characteristics of the area. 2). Constraints that impede the implementation of special autonomy in the conduct of village administration system, as follows: there is no political will of the Local Government and Regional Representatives Council (DPRD); affairs of local government to establish with certainty, detail and unity; the ability of the bureaucratic apparatus in translating policy into the center of a regional policy regulation laws regulating the conduct of village administration system; and the financial condition of the area is inadequate to support the implementation of various governmental affairs. Keywords: Principle of broad autonomy, district, village.

Kata Kunci : Prinsip otonomi luas, daerah kabupaten, desa.