ANATOMI KONFLIK KEGIATAN EKSPLORASI PERTAMBANGAN PT. CAHAYA MANUNGGAL ABADI (PT. CMA) DI KAWASAN PERTAMBANGAN EMAS KECAMATAN BALAESANG TANJUNG KABUPATEN DONGGALA
Elisyana Ahmad, Ir. Leksono P. Subanu, MURP. Ph.D,
2014 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & DaerahKebijakan pemerintah daerah Kabupaten Donggala yang memberikan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi kepada PT. Cahaya Manunggal Abadi (PT. CMA), serta menetapkan wilayah Balaesang Tanjung sebagai kawasan peruntukan pertambangan telah menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan memetakan konflik untuk mendeskripsikan jenis dan tipe konflik, aktoraktor yang terlibat konflik dan pola hubungannya, faktor-faktor penyebab konflik, serta dinamika konfliknya; dan mengkaji peran pemerintah daerah Kabupaten Donggala dalam pengelolaan konflik. Penelitian ini dilakukan secara induktif dengan metode kualitatif deskriptif berlandaskan paradigma rasionalistik. Hasil penelitian menemukan bahwa konflik yang terjadi di kawasan pertambangan emas Kecamatan Balesang Tanjung merupakan fenomena konflik pemanfaatan lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan akar permasalahannya, konflik yang terjadi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu konflik kepentingan disebabkan perbedaan kepentingan dalam pemanfataan lahan pengelolaan sumber daya alam, dan konflik hubungan, disebabkan pewadahan komunikasi yang buruk oleh pemerintah daerah. Konflik ini melibatkan kelompokkelompok masyarakat (pro dan kontra), perusahaan (PT. CMA) dan pemerintah daerah Kabupaten Donggala sebagai kelompok kepentingan, serta politisi lokal, LSM, media massa lokal, dan aparat kepolisian sebagai kelompok semu. Saat ini konflik berada pada fase de-eskalasi konflik, pihak-pihak yang berkonflik berhenti saling menyakiti dan bersedia untuk membuat kesepakatan bersama yang tertuang dalam perjanjian “Mata Paluâ€, namun belum adanya kesepakatan besaran ganti rugi lahan/tanaman, serta belum terealisasinya IPR yang dijanjikan pemerintah daerah berpotensi menjadi pemicu konflik kedepannya. Peran pemerintah daerah Kabupaten Donggala sangat kurang dalam mengawal pelaksanaan tahapan eksplorasi PT. CMA, sehingga tidak dapat mengantisipasi secara dini pergolakan masyarakat yang mengarah pada konflik. Penyelesaian konflik yang saat ini ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Donggala adalah rekonsiliasi dan mediasi. Rekonsiliasi bertujuan untuk mendamaikan pihakpihak yang berkonflik, sedangkan mediasi dilakukan untuk membahas persoalan pembebasan lahan.
Donggala regency’s government policy which gave exploration Mining Business Permit (IUP) PT Cahaya Manunggal Abadi (PT. CMA), and stated Balaesang Tanjung District area as mining area, has created conflict in the community. The purpose of this research is to define the conflict, to describe the conflict variance and type, the conflict’s actors, its dynamic, as well as to study the of the Donggala Regency government’s role in managing those conflict. The research was done inductively using descriptive qualitative method, based on the rationalistic paradigm. The result shows the conflict at the gold mine in Balaesang Tanjung District is conflict of land utilization and natural source management. Base on the conflict’s root, there were two types of conflict, namely interest conflict due to the interest differences in land utilization and natural source management, and relation conflict to the bad communication management of the regional government. The conflict involved the groups in the community (pro and contra), the company (PT CMA), and Donggala Regency government as interested group. Therefore the local politicians, NGO, local media, and the police are the quasi groups. Recently conflict in the de-escalation conflict stage with the conflicted groups are stopping hurt each other and have made a deal which embodied in “Mata Palu†agreement. However the amount of compensation on the land/plantation has not yet agreed and the unrealization of the IPR promised by the government had potential to start a conflict in future. The role of the Donggala Regency Government in monitoring the PT CMA exploration operation has been lacking, therefore early anticipation on advance community’s chaos in conflict has been failed. The conflict resolution effort by the Donggala Regency government is reconciliation and mediation. The reconciliation aims to create peace and understanding among the conflicted parties, and the mediation is to discuss the land liberation.
Kata Kunci : anatomi konflik, eksplorasi pertambangan, rekonsiliasi, mediasi, Kabupaten Donggala.