Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keterkaitan kondisi keuangan pemerintah daerah dengan tingkat layanan pendidikan pada pemerintah daerah yang termasuk dalam klaster dua pemerintah kabupaten. Metode penelitian: Kondisi keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan dimensi yang berkaitan dengan layanan, yaitu solvabilitas layanan. Dimensi ini terdiri dari dua rasio, yaitu rasio belanja dan rasio aset. Tingkat layanan pendidikan diukur menggunakan capaian indikator-indikator yang terdapat dalam standar pelayanan minimal pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan data yang dianalisis merupakan dan primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian: Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini ialah tidak terdapat keterkaitan antara kondisi keuangan pemerintah daerah dengan tingkat layanan pendidikan. wawancara dilakukan untuk mengkonfirmasi bagaimana keterlibatan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran di daerah, prioritas yang menjadi dasar dalam penetapan anggaran dan faktor yang memengaruhi capaian standar pelayanan minimal. Hasil analisis data wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan dinas pendidikan (SKPD) dalam proses perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah sudah baik, dan standar pelayanan minimal menjadi salah satu dasar dalam penganggaran. Lebih lanjut, faktor yang memengaruhi capaian standar pelayanan minimal ialah kapasitas sumber daya manusia, kesadaran pemangku kepentingan dan kemampuan penganggaran pada satuan pendidikan.

Purpose: This study aims to explore the lingkage between the financial condition of local government and education service level in cluster two of local government. Methodology:The financial condition of local government are measured using dimension that related to services that given by local government, this dimension is service level solvency. This dimension consists of two ratios, expenditure ratio and asset ratio. The level of education services is measured using achievement indicators contained in the minimum education service standard (SPM). This study uses a descriptive qualitative method. Secondary data were collected through documentation technique and the primary data were collected through semi-strutured interview technique. Findings: The findings in this study showed that there is no link between the financial conditions of local governments and the level of education services. interviews were conducted to confirm how the involvement of local governments in the planning and budgeting processes in the regions, priorities that form the basis of budgeting and factors that influence the achievement of minimum service standards (SPM). The results of interview data analysis indicate that the involvement of the local education office (dinas pendidikan) in the planning and budgeting process in the local government is quite good, and minimum service standards are one of the bases in budgeting. Furthermore, the factors that influence the achievement of minimum service standards are human resource capacity, stakeholder awareness and budgeting capabilities in the education unit.

Kata Kunci : Kata Kunci: Kondisi keuangan, pemerintah daerah, tingkat layanan, tingkat layanan pendidikan, standar pelayanan minimal (SPM), rasio aset, rasio belanja. Keywords: Financial condition, local government, service level, education service level, minimum ser