Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta memberikan gagasan antara hubungan perkembangan teknologi dan hukum terkait transaksi menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran dan implementasi Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) sehubungan dengan adanya larangan keberadaan bitcoin dalam sistem pembayaran di Indonesia dalam PBI No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Penelitian hukum ini akan menganalisis mengapa dan bagaimana perbankan di Indonesia dapat mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini, dalam rangka menciptakan kestabilan ekonomi yang bisa diterapkan oleh sistem hukum. Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, serta penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, dimana dalam analisa ini peneliti menganalisa gejala yang terjadi, tidak dalam bentuk perilaku, namun dalam suatu kecenderungan. Analisa dilakukan dengan menghubungkan seluruh bahan hukum yang dikumpulkan beserta penelitian kemudian peneliti melakukan interpretasi data yang bersifat deskriptif. Dari penelitian ini didapatkan hasil penerapan program APU/PPT terhadap virtual currency seiring dengan perkembangan produk, model bisnis dan teknologi informasi yang semakin kompleks. Selain itu, penggunaan virtual currency yang digunakan oleh para pihak dalam jual beli diperkenankan oleh Undang-Undang berdasarkan sifat keperdataannya di dalam hukum perikatan Indonesia. Namun, doktrin tersebut dibatasi oleh ketentuan hukum positif Indonesia yang terdapat pada peraturan perbankan.

The purpose of this research is to describe and give the idea related to benchmark to Bitcoin as a means of payment systems the implementation of Anti-Money Laundering And Countering Financing of Terrorism Act (AML/CFT) in connection of BI regulation on PBI No. 18/40/PBI/2016. Based on the primary issue that is the uncertainty status of AML/CFT in Bitcoin, this legal research will analyze on why and how can the banking in Indonesia take an action to overcome this issue, in order to create an economy that can be applied by the legal system. The research normative using an approach to the principles of law, research on systemic law, and the examination of the rank of the synchronization of the law. Analysis of legal materials used in this research is qualitative analysis, where in this analysis researchers analyze the symptoms happen, not in the form of behavior, but in a trend. The analysis done to gather all the ingredients of the law and then connect it with the research and researchers do the interpretation of the data is descriptive. The research obtained the benchmark determine the result of AML/CFT implementation to virtual currency along with the increasingly complex product, business model and information technology. In addition, the use of virtual currency as a method of transaction may be accepted based on civil law in Indonesia, but the doctrine is limited by the provisions of positive law Indonesia contained in Banking Law.

Kata Kunci : Metode Transaksi, APU - PPT, Virtual Currency