Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang sita pajak secara online terhadap barang bergerak mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum pemilik barang objek sita pajak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. Penelitian ini berjenis normatif-empiris. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan responden dan narasumber serta data sekunder dari penelitian kepustakaan. Seluruh data kemudian diuraikan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan adalah pertama, bahwa pelaksanaan lelang sita pajak secara online di KPKNL Yogyakarta mengacu pada peraturan PMK Nomor 27 Tahun 2016 dan PMK Nomor 90 Tahun 2016. Hal ini dilakukan demi terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang sita pajak secara online di KPKNL Yogyakarta. Kepastian hukum dalam hal ini terkait dengan proses lelang itu sendiri, yaitu mulai dari pra lelang, pelaksanaan, serta pasca lelang.Kedua, peraturan perpajakan dilihat dari peraturan yang ada, memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak mengenai hak-hak wajib pajak dan tentang gugatan yang bisa dilakukan jika wajib pajak merasa dirugikan atas proses penagihan dan penyitaan barang objek pajak. Berdasarkan dari peraturan lelang yang ada, memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik barang sitaan atau wajib pajak. Terlihat dari awal akan dilakukannya lelang secara online, wajib pajak diberitahukan informasi mengenai pelaksanaan lelang dan pada saat lelang itu berlangsung, yaitu penetapan nilai limit. Saat lelang selesai dilaksanakan, maka hasil lelang dipergunakan untuk pembayaran utang pajak dan jika memiliki kelebihan maka akan dikembalikan kepada wajib pajak.

This research aims to know the implementation of tax confiscation auction online against the movable assets regarding legal certainty and legal protection for owners of the goods a confiscation object tax by state assets and auction service office (KPKNL) of Yogyakarta. This research is normative-emprical. The data used consist of primary data obtained throught interviews with respondents and secondary data from the research literature. All data and then described and a analysed by descriptively qualitatively. Results of the study found was that implementation of tax confiscation auction online at KPKNL Yogyakarta refers to regulation PMK Nomor 27 Tahun 2016 and PMK Nomor 90 Tahun 2016. This is done for the creation of legal certainty in the implementation of the tax confiscation auction online at KPKNL Yogyakarta. Legal certainty in this case related to the auction process itself, ranging from pre auction, implementation, as well as post-auction. Secondly, the tax regulationseen from existing regulations, provideing legal protection to taxpayers on the rights of taxpayers and lawsuits that can be done if taxpayer feel aggrieved over the process of colllection and confiscation of tax objects. Then, baset on the exiting auction rules, provides legal protection against owners of conviscated goods or taxpayers. Seen from the beginning was going to do an online auction, the taxpayer is informed of information regarding the implementation of the auction and the auction was held at the time, namely the determination of the value of the limit. When an auction is completed by held, then the auction proceeds are used for the payment of the tax debt and if it has excess will then be returned to the taxpayers.

Kata Kunci : Pelaksanaan lelang, lelang eksekusi sita pajak, lelang online