Latar belakang : Kebijakan pooling kepesertaan pada JKN adalah sebuah terobosan efisiensi pengelolaan dana jaminan kesehatan yang merubah sistem multiple pool menjadi sistem single pool dengan BPJS Kesehatan sebagai pelaksana tunggal JKN. Implementasi JKN pada tahun ke 3 mengalami banyak permasalahan yang mengakibatkan trend kenaikan defisit anggaran JKN. Kajian penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja dari mekanisme pooling kepesertaan JKN dapat mempengaruhi defisit anggaran JKN. Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap revisi kebijakan pooling kepesertaan di era JKN Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dengan pendekatan mixed method. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel sosiodemografi, sosioekonomi dan sosiogeografis terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan. Populasi penelitian adalah peserta JKN per Desember 2016 yang diambil dari data sekunder BPJS Kesehatan. Sampel penelitian sebesar 2040 responden peserta JKN yang terdiri dari 3 (tiga) pool kepesertaan JKN, yaitu : PBI, Non PBI dan Non PBI Mandiri. Pendekatan kualititatif digunakan untuk menganalisis pola pemanfaatan jaminan pelayanan kesehatan pada 24 informan peserta Non PBI Mandiri dengan studi kasus di Kabupaten Banyumas. Analisis kebijakan pooling kepesertaan pada JKN dilakukan dengan pendekatan segitiga kebijakan dengan metode studi dokumen. Hasil : Peserta pada skema Non PBI Mandiri merupakan skema dengan jumlah kepesertaan terkecil yang paling banyak memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan pelayanan. Variabel pooling kepesertaan dan kondisi penyakit kronis merupakan variabel yang berpengaruh terhadap pemanfaatan jaminan pelayanan kesehatan. Pola pemanfaatan jaminan pelayanan kesehatan pada peserta Non PBI Mandiri mempunyai kecenderungan terhadap fenomena moral hazard. Analisis segitiga kebijakan menemukan sejumlah tantangan dan peluang dalam kebijakan pooling kepesertaan JKN terutama untuk menekan laju angka defisit anggaran JKN dan mendukung pelaksanaan JKN yang berkeadilan. Pembahasan : Analisis kebijakan mengarah kepada penguatan rekomendasi pada hulu dan hilir kebijakan. Rekomendasi kebijakan berpijak pada pendekatan redistributif dan penguatan isu pajak progrsif Rekomendasi kebijakan pada hilir berupaya untuk menjaga keberlangsungan sistem dengan kombinasi upaya perluasan kepesertaan dan pencegahan keterlambatan pembayaran premi melalui strategi switching premi. Rekomendasi pada hulu kebijakan berupaya memberikan alternatif skenario kebijakan pooling kepesertaan yang lebih efisien dan berkeadilan.

Background: National Health Insurance is a breakthrough in achieving universal health coverage goals. The first 2 year evaluation of JKN shows a trend of increasing budget deficit. The deficit is the result of high claims on health care costs. The pooling policy for budget efficiency has a budget deficit. Single pool policies that should prevent moral hazards are less effective. This study aims to analyze the impact of single pooling policy on the utilization of health services in the era of JKN. Method: This research is a policy research with mixed method approach. Quantitative approach is done to determine the relationship of sociodemographic, socioeconomic and sociogeographic variables to the utilization of health services. The study population was JKN participants per December 2016 taken from secondary data BPJS Health. The sample of research is 2040 respondents of JKN participants consisting of 3 (three) pool of JKN membership, they are: PBI, Non PBI and Non PBI Mandiri. Qualitative approach was used to analyze the utilization pattern of health service guarantee on 24 non PBI Mandiri participants with case study in Banyumas District. Policy analysis of membership pooling in JKN is done by approach of policy triangle with document study method. Results: Participants in the Non PBI Mandiri scheme are the scheme with the smallest number of participants who most utilize health service service guarantee. Variable pooling of membership and condition of chronic diseases are the variables that affect the utilization of health service guarantee. The pattern of utilization of health service guarantee to non PBI Mandiri participants has a tendency towards moral hazard phenomenon. Policy triangle analysis finds a number of challenges and opportunities in the JKN membership pooling policy especially to reduce the rate of deficit in JKN budget and support the implementation of JKN with justice. Discussion: Policy analysis leads to the strengthening of recommendations on the upstream and downstream policies. Policy recommendations are based on a redistributive approach and the strengthening of progressive tax issues. Downstream policy recommendations seek to maintain the sustainability of the system with a combination of expansion efforts and prevention of late premium payments through premium switching strategies. Recommendations on the upstream policy attempt to provide an alternative scenario of more efficient and equitable pooling participation policies.

Kata Kunci : Single pool JKN, Moral Hazard, Asuransi Kesehatan Sosial