Latar Belakang: Ketidaksetaraan akses kesehatan telah menjadi agenda kebijakan di banyak negara di seluruh dunia. Penurunan tren pemakaian kontrasepsi yang diikuti dengan kenaikan angka unmet need menjadi bukti masih adanya permasalahan akses KB di Indonesia. Pemerintah telah melakukan upaya melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB termasuk perlindungan pembiayaan KB. Implementasi universal health coverage (UHC) di Indonesia yang dilaksanakan di awal 2014 berakibat pada perubahan pembiayaan alat kontrasepsi, dimana pembiayaan alat kontrasepsi dilakukan melalui sistem asuransi. Tujuan Penelitian: Mengetahui pengaruh kepemilikan asuransi kesehatan dengan pembiayaan alat kontrasepsi wanita usia subur (WUS) di Indonesia. Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan studi cross sectional dengan menggunakan data PMA2020 tahun 2015 (wanita usia subur 15-49 tahun sebesar 10.455). Pengaruh kepemilikan asuransi kesehatan terhadap pembiayaan alat kontrasepsi WUS dianalisis menggunakan chi-square. Pada analisis multilevel digunakan teknik general linear model. Keseluruhan tes menggunakan confidence interval (CI) 95% dan tingkat kemaknaan p 0,05. Hasil: Analisis multilevel menunjukkan jika WUS yang memiliki BPJS/KIS atau memiliki Jamkesmas/Jamkesda secara signifikan memiliki odds ratio (OR) lebih besar untuk tidak membayar alat kontrasepsi yang digunakannya secara tunai dibandingkan dengan WUS yang tidak memiliki asuransi kesehatan (berturut-turut 2,07 dan 2,39; 95% CI; p value 0,05). WUS yang berusia 30 tahun dan WUS yang memilih menggunakan alat kontrasepsi MKJP secara sinifikan juga berpeluang lebih besar untuk tidak membayar alat kontrasepsinya secara tunai. Kesimpulan: Kepemilikan asuransi kesehatan menjadi salah satu cara untuk mengurangi kendala akses dari sisi pembiayaan alat kontrasepsi. Hasil penelitian ini memberikan bukti positif. Peningkatan sosialisasi perlu dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah WUS yang memiliki asuransi kesehatan dan menurunkan lagi risiko pembiayaan kontrasepsi pada wanita yang sudah memiliki asuransi kesehatan.

Background: Inequality of access to health has been the policy agenda in many countries around the world. Declining trends in the use of contraception, followed by increasing numbers of unmet need is proof there are still problems of access to family planning in Indonesia. The government has made efforts through a variety of policies to increasing family planning access and quality services including FP financial protection. Implementation of universal health coverage (UHC) in Indonesia conducted in early 2014, resulted in a change of the contraception financing, where it is done through the insurance system. Objective: To identify the influence of health insurance ownership on the childbearing age women contraception financing in Indonesia. Methods: This is a cross sectional study using PMA 2020 data (10,455 women among 15-49 years old women of reproductive age). The ownership effect of health insurance to finance childbearing age women contraceptives analyzed using chi-square. General linear model technique was used in the multilevel analysis. The overall test using confidence interval (CI) 95% and a significance level of p 0.05. Result: Multilevel analysis shows that women of childbearing age who have BPJS/KIS and Jamkesmas/Jamkesda had a greater odds ratio (OR) to not pay the contraceptives used in cash compared to those who do not have health insurance. (respectively OR=2,07 and 2,39; 95% CI: p value 0,05). Women of childbearing age 30 years old and using long-term contraception are also significantly more likely to not pay cash the contraception. Conclusion: Ownership of health insurance must be one way to reduce the financial barriers to accessing contraception. The results provide positive evidence of it. Increased socialization needs to be done by the government to increase the number of women of childbearing age who have health insurance and reduce the risk of financing contraceptives in women who already have health insurance.

Kata Kunci : asuransi kesehatan, pembiayaan alat kontrasepsi, health insurance, contraceptives financing