Perkembangan teknologi internet memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan Negara. Selain memberikan kemudahan, Internet memberikan memberikan ruang tersendiri untuk seseorang melakukan tindakan pelanggaran bahkan kejahatan. Salah satu contoh pelanggaran yang marak dilakukan di internet adalah pelanggaran hak cipta film. Perlindungan hukum terhadapat pemegang hak cipta film telah diatur dalam pasal 40 Law No. 28 Year 2014. Dalam pasal ini, Negara menjamin perlindungan pemegang hak cipta terhadap karya cipta filmnya agar tidak ada pihak lain yang mengambil manfaat dari karya ciptanya secara sewenang wenang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film menurut Law No. 28 Year 2014 dan bagaimana implementasinya di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap Kasubag Pelayanan Hukum kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DIY Yogyakarta dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pasal 55 Law No. 28 Year 2014 telah mengatur tentang pemegang hak cipta film di internet. Dalam pasal 56 kemudian disebutkan bahwa menteri yang Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi dapat menutup konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta di internet sehingga menjadi tidak dapat di akses. Selain itu pasal 113 juga menjelaskan mengenai ketentuan pidana bagi pelanggar hak cipta film. Namun dalam prakteknya, ada banyak hambatan dalam mengimplementasi undang- undang ini. Karena perubahan delik yang digunakan dalam hak cipta menjadi delik aduan menyebabkan peran aparat penegak hukum hak cipta menjadi pasif dalam melindungi pemegang hak cipta film di Indonesia. Selain itu kurangnya koordinasi para penegak hukum untuk menanggulangi penyebaran pelanggaran hak cipta film ini.

Development of Internet technology has a large impact on the development of the State. Besides providing convenience for the people, the Internet provides space for a person commit offenses even crimes. One example of the rampant violations committed on the internet is a violation of copyright movies. Legal protection towards movie’s copyright holders has been set in article 40 of Law No. 28 Year 2014. In this article, the State guarantees the protection of the copyright holders of they copyrighted works of the movie so that no other parties who take advantage of upload their work without right holders permission. The purpose of this study was to determine the form of legal protection towards copyright holder films according to Law No. 28 Year 2014 and how its implementation in Indonesia. This legal research used an empirical method with a descriptive type. The data used are primary data obtained through interviews with the Head of Legal Services Regional Offices of the Ministry of Justice and Human Rights Yogyakarta Province Yogyakarta and secondary data consists of primary legal materials, tertiary legal materials, then the data analysis done qualitatively. The results showed that Article 55 of Law No. 28 Year 2014 regulated about copyright holders movies on the internet. In article 56 afterwards stated that the minister that is the Minister who held government affairs in the field of telecommunications and informatics based on the recommendation may close the content and / or access rights of users who infringe the copyright on the internet so that it becomes not accessible. Besides Article 113 also describes the criminal provisions for copyright violators movie. However, in practice, there are many obstacles in implementing this law. Due to the change of offense used in copyright becomes complaint claim makes the role of law enforcement become passive in protecting copyright holders of movies in Indonesia. In addition, the lack of coordination of law enforcement also becomes obstacles in overcome the spread of this movie copyright infringement.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Hak cipta, Sinematografi, Internet